KESIAPAN MASYARAKAT DAN DEMOKRASI DAERAH MELALUI PILKADA LANGSUNG

KESIAPAN MASYARAKAT DAN

DEMOKRASI DAERAH MELALUI PILKADA LANGSUNG

Oleh: Ali Anshori

 

Saat ini sebagian besar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Harus diakui, Pilkada langsung merupakan satu langkah maju dalam demokratisasi yang telah dibangun sejak era reformasi 1998. Secara nasional, sepanjang tahun 2005 ini setidaknya akan dilangsungkan 279 Pilkada langsung dan melibatkan sekitar 77 juta suara, semua itu harus dilaksanakan dalam enam periode. Di Jawa tengah, tahun 2005 ini terdapat 17 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada langsung. Dari 17 kabupaten dan kota itu, jabatan bupati dan walikota di 12 daerah habis sebelum juni 2005, sedangkan lima kabupaten lain menyelenggarakan Pilkada langsung setelah Juni hingga Desember 2005.

 

Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan moment penting untuk menjaring pemimpin yang lebih baik. Rakyat sebagai pemilik otoritas tertinggi akan memilih secara langsung pemimpinnya, tidak seperti selama ini hanya menggunakan sistem perwakilan yang kadang-kadang rakyat sering dikebiri. Ditengah-tengah gegap gembita Pilkada langsung, kita masih menyimpan berbagai pertanyaan, diantaranya: secara realitas, sebenarnya Pilkada langsung itu milik siapa, milik masyarakat? Milik elit partai/pemerintahan/pemilik modal atau pengusaha? Pertanyaan selanjutnya, apakah Pilkada langsung nanti akan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih kapabel, kompeten dan profesional? Dengan segala keterbatasannya, siapkah masyarakat menghadapi Pilkada langsung?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting, karena Pilkada langsung yang telah menghabiskan biaya dan tenaga banyak dikhawatirkan hanya akan dijadikan alat legitimasi bagi kelompok elit dan tidak menghasilkan perubahan masyarakat kearah lebih baik. Belum lagi dengan melihat fenomena pragmatisme dan oportunistis yang melanda para elit politisi, dan tersangkutnya para elit politik sebagai tersangka korupsi.

Manuver-manuver yang dilakukan oleh para politisi kita tak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan pragmatisme dan oportunistis. Sepertinya pragmatisme merupakan keniscayaan dalam politik. Persoalannya, apakah pragmatisme harus dimaklumi sebagai bagian visi politik yang dianut? Tentu tidak! Sebab, jika para politisi kita menganut visi pragmatisme, maka kehidupan bangsa Indonesia akan kembali seperti kehidupan puluhan abad yang lalu, yaitu homo homini lupus, yang kuat makan yang lemah.

Perkembangan yang terjadi di tubuh partai-partai dewasa ini, yakni konflik internal, merupakan bukti yang tak terbantahkan; bahwa politisi kita hanya mengejar kekuasaan tanpa peduli nasib rakyat. Rapuhnya visi/idiologi perjuangan, matinya mesin organisasi, dan hilangnya kepercayaan konstituen sebagai problem utama bukan diselesaikan dengan evaluasi, refleksi dan melakukan konsolidasi, sebaliknya justru ditenggelamkan dengan manuver yang menyuburkan konflik internal. Para politisi kita mempunyai hukum ”menghalalkan segala cara” seperti yang diajarkan oleh Niccolo Macchiavelli (1469-1527), sehingga tak ada hubungan lagi antara politik dan etika, antara kuasa dan moral.

Yang tidak kalah dasyat dari fenomenaa perpolitikan di Indonesia adalah terungkapnya kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kita tahu lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai ujung tombak demokratisasi. Selain itu, di lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu tersebut adalah kumpulan dari dosen-dosen yang kredibilitas dan kompetensinya tidak diragukan lagi. Peristiwa tersebut mempunyai implikasi yang luar biasa terhadap perjalanan demokratsiasasi di Indoensia. Disisi lain, peristiwa tersebut juga mempunyai implikasi psikologis bagi KPU Daerah, ditengah kesibukannya mempersiapkan Pilkada langsung, mereka merasa was-was dan cemas kejadian di KPU Pusat menimpa di KPU Daerah sehingga KPUD terlihat sangat hati-hati.

Perjalanan menegakan demokratisasi di Indonesia memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua; bahwa membangun demokrasi tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Membangun demokrasi membutuhkan banyak perangkat yang semuanya tidak datang ”simsalabim”. Demokrasi harus dijalani dengan proses yang berbelit dan tidak ada jaminan keberhasilan dan kesuksesannya.

Dulu misalnya sebagian orang meyakini bahwa Indonesia akan bangkit menuju kemakmuran dan keadilan jika Soeharto bisa ditumbangkan. Setelah Soeharto tumbang, ternyata hal itu tidak terwujud dengan mudah, bahkan kondisi dan situasinya semakin tidak menentu, ditambah lagi angka kemiskinan dan pengangguran naik drastis.

Membangun demokrasi yang diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat tidak akan dicapai bila hanya melakukan perubahan sistem ataupun aturan prosedural belaka, namun juga menyangkut budaya/culture dari elit politik maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kembali ke persoalan Pilkada langsung. Ditengah-tengah perilaku elit politik yang memprihatinkan seperti di singgung diatas, kini bangsa Indonesia dihadapkan pada pelaksanaan Pilkada langsung. Mau tidak mau Pilkada langsung merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan demi pembelajaran demokrasi, sehingga sangat wajar jika Pilkada langsung yang baru pertama kali ini memunculkan beragam persoalan.

Namun menurut penulis, jika saat ini Pilkada langsung terlihat semrawut itu dikarenakan permainan elit yang ingin untung sendiri. Misalnya sebuah aturan yang disahkan oleh DPR pasti akan diperebutkan oleh fraksi-fraksi yang maunya menguntungkan fraksinya, sehingga hasil dari peraturan tersebut akan terlihat tidak akomodatif dan dalam tingkat proseduralnya kadang-kadnag menimbulkan keributan. Sementara ditingkat masyarakat seringkali hanya dijadikan alat yang selalu di bodohi. Persoalan-persoalan yang terjadi ditingkat masyarakat kalau kita mau telusuri lebih dalam sebenarnya bersumber dari permainan elit politik, tidak bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Sehingga bagi penulis, jika para elit politik tersebut mampu melepaskan baju kepentingan partai, kelompok atau pribadinya, maka sebenarnya perjalanan Pilkada langsung saat ini tidaklah seruwet seperti sekarang ini. Sehingga dari prespektif ini, masyarakat sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan Pilkada langsung, namun karena mereka dipermainkan oleh elit politik maka akan menciptakan kondisi lain.

Misalnya tentang kehawatiran terjadinya konflik, asumsi ini disebabkan dekatnya pertemuan antar pendukung masing-masing calon. Walaupun jarak antar pendukung calon tersebut berdekatan, tetapi jika antar calon tidak mempermainkan dan melakukan manuver-manuver demi kepentingannya masing-masing, maka konflik tersebut akan sangat minim.

Contoh lain adalah kahawatiran terjadinya money politics. Dekatnya jarak antara pemilih dengan calon akan memudahkan melakukan money politics. Apalagi banyak kalangan memprediksi suasana dan sistem Pilkada langsung tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades). Implikasi money politics terebut, akan merusak substansi demokarsi itu sendiri. Bisa saja, pemenang Pilkada langsung adalah calon yang mempunyai uang banyak, tetapi tidak punya visi, misi dan tidak peka’ terhadap persoalan masyarakat. Nah, jika masing-masing calon tidak ada yang menggunakan kekuatan uang, artinya dia memang betul-betul siap bertarung menggunakan gagasan dan ide, maka money politics seperti yang dihawatirkan tersebut bisa saja tidak terjadi. Jika saja para calon menggunakan kekuatan uang maka sangtlah penting untuk mengkampanyekan jargon: ”Terima uangnya jangan pilih orangnya”.

Sehingga boleh dikatakan bahwa secara kesiapan masyarakat sudah siap untuk melaksanakan Pilkada langsung, tinggal bagaimana elit menyikapi Pilkada langsung dan memperkecil manuver-manuvernya.

Dari uraian diatas, ditengah-tengah pragmatisme elit dan dengan berbagai keterbatasannya, moment Pilkada langsung yang terpenting adalah pengawalan proses Pilkada langsung agar lebih demokratis, jujur dan adil. Sehingga Pilkada langsung bukan hanya milik segelintir elit politik atau para pemodal, tapi Pilkada langsung harus di dorong menjadi milik rakyat.

Namun, pada saat yang sama kondisi masyarakat tersebut harus selalu di dorong ke arah pembelajaran demokrasi. Dalam pelaksanaan Pilkada langsung, salah satu masalahnya adalah minimnya informasi, baik mengenai calon sampai pada pemaknaaan demokratisasi dalam Pilkada langsung itu sendiri. Realitas saat ini, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ternyata masih minim. KPU hanya menyampaikan informasi mengenai gambar calon dan cara pencoblosan, tidak sampai menjelaskan substansi Pilkada langsung itu sendiri. Selain itu, KPU juga minim membuat pertemuan antara calon dan masyarakat, agar masyarakat memahami visi dan misi secara detail tentang seorang calon. Sehingga seorang calon tidak hanya bermodal popularitas tetapi harus mempunyai visi misi dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Rendahnya pemahaman dan minimnya akses informasi masyarakat harus segera dicarikan solusi dan upaya terobosan agar masyarakat mempunyai bekal yang cukup dalam menggunakan hak suaranya. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, namun mampu menjadi pemilih yang kritis dan rasional. Mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional sangatlah penting, karena demokrasi tidak bisa berjalan jika budayanya tidak demokrat. Disinilah sebernarnya diperlukan forum bersama yang mempertemukan calon kepala daerah dengan masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, selanjutnya calon kepala daerah dapat menyerap aspirasi tersebut. Tambahan lagi, forum tersebut juga untuk mendorong masyarakat mampu menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Kita tidak ingin jika Pilkada langsung yang sudah menguras tenaga dan biaya banyak hanya sukses di prosedural tidak sampai pada substansinya. Artinya, pelaksanaan Pilkada langsung lancar dan sukses, namun tidak memberi perubahan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada langsung jelas bukan persoalan sepele, karena berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya jauh lebih pelik dibandingkan dengan pemilu presiden dan wakil presiden, unsur primordial dan fanatisme jauh lebih kental. Pengalaman-pengalaman dalam proses pemilihan kepala desa (lurah) di desa-desa, terutama di jawa, menjadi pelajaran menarik, seringkali pemilihan kepala desa berlangsung menakutkan. Tidak jarang terjadi bentrokan antar kelompok pendukung calon yang sampai menyebabkan jatuhnya korban. Sungguh ironis ketika demokrasi seharusnya mengutamakan akal sehat, yang justru terjadi adalah sikap fanatisme yang penuh emosi. Situasi tersebut di perparah dengan adanya berbagai manuver dan kepentingan-kepentingan dari luar, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi.

Pilkada langsung merupakan moment penting bagi siapapun. Kepentingan para elit partai, pemilik modal, birokrasi dan pemerintah campur aduk menjadi satu untuk menjadi pemenang. Kepentingan elit partai terlihat saat seorang calon harus berangkat dari gerbong partai, disini terlihat bahwa partai politik tidak mau kehilangan kekuasaannya.

Sementara pemerintah telah membentuk desk Pilkada langsung. Walaupun kelahirannya sempat menjadi pro kontra, namun sampai sampai saat ini keberadaan desk Pilkada langsung sudah ada payung hukum dan sudah menjalankan fungsinya. Keberadaan desk Pilkada langsung akan mengakibatkan peran dan fungsi KPU sebagai lembaga independen tidak bisa berjalan maksimal. Dalam prakteknya, KPU dalam banyak hal selalu tergantung terhadap desk Pilkada langsung, ditambah lagi, adanya tumpang tindih antara KPU dan desk Pilkada langsung.

Kepentingan lain yang sangat mendominasi adalah para pemodal. Di beberapa daerah, seorang calon pasti mempunyai bandar yang dijadikan suplai keuangan. Di beberapa daerah memperlihatkan calon yang diperhitungkan dan berpeluang besar adalah calon yang mempunyai kekuatan modal.

UU 32/2004 menunjukan kekuatan partai politik masih sangat dominan. Hal ini memungkinkan yang bisa masuk menjadi kompetitor adalah mereka yang memilki kapital ekonomi dan politik yang kuat. Jadi, calon kepala daerah yang kuat bukan figur yang kompeten dalam kacamata kepemimpinann modern.

Sehingga teori ”MPM” (money-power-more money) mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya pengaruh kapital dalam proyek demokrasi yang ujung-ujungnya sering mengorbankan kepentingan masyarakat, karena pemimpin tersebut hanya mengejar kekayaan.

Dari beberapa uraian tersebut terlihat bahwa semua elemen tidak mau kehilangan momentum Pilkada langsung. Sehingga bisa jadi, Pilkada langsung yang sebenanrnya adalah pesta demokrasi yang dimiliki oleh rakyat akan dibajak oleh elit politik maupun pemilik modal. Sekali lagi, membangun demokrasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Pilkada langsung hanyalah sarana menuju demokrasi, bukan jaminan berlabuhnya nilai-nilai demokrasi, juga bukan demokrasi itu sendiri.

Sekian dan wallahu a’lam

Semarang, 26 Mei 2005

Disampaikan pada Workshop “Pilkada Damai 2005”, yang diselenggarakan oleh KPU Prop. Jateng, di Hotel Graha Santika Semarang, 17-18 Mei 2005.

Penulis adalah Direktur Institut for Research and Community Development Studies (IRCOS) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s