Partai Golkar, Oposisi atau Pendukung?

 
Rabu, 15 Nopember 2006 WACANA
Line

 

Partai Golkar, Oposisi atau Pendukung?

  • Oleh Ali Anshori

 

Partai-partai yang duduk dalam kekuasaan cenderung solid, integratif, konsolidatif, dan lebih meyakinkan untuk memenangi persaingan politik. Namun, sebaliknya partai di luar kekuasaan cenderung konflik, tidak solid, nonkonsolidatif, dan bercitra negatif. Partai terakhir ini akan mendapat kepercayaan publik yang rendah dan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan diperkirakan kalah bersaing oleh “partai penguasa”.

PARTAI Golkar menggelar rapat pimpinan (Rapim) di Jakarta, 13 -16 November 2006. Sebagai forum tertinggi setelah Munas, Rapim tentu membawa makna luar biasa bagi partai pemenang Pemilu Legislatif 2004 itu. Politisi gaek se-Indonesia yang ada di partai warisan Orba itu akan berkumpul membahas berbagai persoalan dan isu yang menyangkut kerja dan agenda partai. Forum menjadi pijakan dalam rangka menghadapi Pemilu 2009.

Menjelang Rapim digelar, berbagai isu politik sudah mencuat ke publik. Yang paling santer adalah gagasan mencabut dukungan kepada pemerintahan SBY. Paling getol meminta adalah tiga organisasi pendiri partai yaitu Kekeluargaan Gotong Royong, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). Selain itu tiga pengurus DPD tingkat I yaitu Golkar Lampung, Sulteng dan DIY .

Para pengusul menganggap pemerintah Yudhoyono kerap menelurkan kebijakan tidak populer di mata rakyat. Antara lain kenaikan harga BBM, impor beras dan terakhir pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

Akibatnya Golkar harus berhadapan dengan konstituen di daerah. Ibaratnya Golkar hanya menjadi sandera politik atau tameng dari Yudhoyono. Kebijakan yang tidak populis inilah yang akan merugikan .

Kita tidak tahu apakah wacana pencabutan dukungan hanyalah gertakan yang sengaja dihembuskan Golkar untuk mencari bargaining politik di hadapan Yudhoyono. Harapannya, dengan gertakan, Yudhoyono akan selalu memberikan perhatian . Golkar ingin menunjukkan jika Yudhoyono ingin aman hingga 2009, harus memperhatikan kepentingan partai itu. Golkar berharap kebijakan Yudhoyono didasarkan atas persetujuan Golkar.

Tiga Pilihan

Ada tiga pilihan sikap bagi Golkar yaitu tetap mendukung pemerintah dengan konsekuensi hanya menjadi tameng politik; bersikap netral atas semua kebijakan pemerintah; atau bersikap oposisi seperti yang diperankan oleh PDI-P.

Tiga pilihan ini memang bukan harga mati. Bisa saja dalam menyikapi persoalan tertentu bersikap netral tapi di saat yang lain juga bisa menjadi pendukung atau penentang pemerintah. Namun dalam rangka konsistensi peran di pemerintahan, harus memilih satu di antara tiga pilihan tersebut.

Pilihan sikap untuk tidak menjadi partai penyokong pemerintah sebenarnya pernah dipergunakan, saat jago presidennya (Megawati-Hasyim Muzadi) kalah dalam Pilpres 2004. Golkar yang saat itu masih dikendalikan oleh Akbar Tanjung langsung mengubah orientasi menjadi partai oposisi .

Bersama dengan koalisi kebangsaan, yang terdiri dari PDI-P, PPP dan Partai Golkar menggalang kekuatan untuk menjadi oposisi di pemerintahan Yudhoyono.

Koalisi ini rontok ditengah jalan saat Munas di Bali Partai Golkar yang lebih memilih Jusuf Kalla (wakil presiden) ketimbang Akbar Tandjung. Langkah politik inilah yang mengubah “orientasi oposisi” yang digalakkan oleh faksi Akbar Tandjung. Golkar mengubah dirinya dari partai pengimbang menjadi partai pendukung pemerintah.

Diakui atau tidak, partai besar yang berhasil membentuk soliditas politik dalam suksesi politik adalah Golkar di bawah pimpinan Akbar Tandjung.

Namun kesuksesan Akbar Tandjung dalam membesarkan partai dalam dua kali Pemilu 1999 dan 2004 tidak menjamin kepemimpinannya di partai dilanjutkan.

Di bawah Jusuf Kalla, Golkar dianggap berhasil melakukan konsolidasi politik pasca-2004 dan memiliki kesiapan yang matang menghadapi Pilkada 2005.

Saat ini muncul gagasan mencabut dukungan kepada pemerintahan Yudhoyono. Tampaknya ada semacam kebingungan yang dialami oleh Golkar. Satu sisi ingin mencabut dukungan ke Yudhoyono tapi disisi lain Ketua Umum Partai Golkar-nya Jusuf Kalla masih satu paket menjadi wakil presiden yang posisinya berdampingan dengan presiden.

Selain itu jika memang Golkar ingin mencabut dukungan ke pemerintah maka konsekuensinya juga harus menarik para kader partai tersebut yang saat ini duduk di kursi kementerian.

Rasanya tidak masuk akal jika satu sisi tidak mendukung presidennya tapi disisi lain mendukung wakil presiden dan menteri-menterinya. Padahal, presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya adalah satu paket pemerintahan. Dalam tingkat praktisnya, jika Golkar ingin mencabut dukungan kepada Yudhoyono harus dengan konsisten menarik seluruh kader partai yang selama ini berada di jajaran struktur pemerintahan.

Jangan sampai keinginan mencabut dukungan hanya menjadi pernyataan retorik yang dihasilkan dari forum tinggi seperti Rapim.

Atas dasar itulah penulis berpendapat, Partai Golkar rasanya tidak akan mencabut dukungan kepada pemerintah Yudhoyono. Alasan yang paling sederhana adalah seperti yang penulis ungkap di atas; Yudhoyono dan Kalla adalah satu paket di pemerintahan.

Yang perlu dievaluasi adalah kinerja dari kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di struktur pemerintahan.

Di tingkat praktis, bagaimana memaksimalkan peran dari kader partai untuk memberikan kontribusi kepada partai dan kepada konstituen. Sudahkah Golkar menerima keuntungan yang dihasilkan dari adanya Jusuf Kalla di posisi wakil presiden dan beberapa kader Golkar yang duduk di kursi kementerian.

Apalagi hampir seluruh partai politik di Indonesia orientasinya adalah selalu menginginkan agar bisa duduk di pemerintahan. Cara yang ditempuh oleh partai adalah dengan berada dalam lingkaran kekuasaan untuk melakukan konsolidasi politik pilkada dan Pemilu 2009. Dengan jejaring kekuasaan yang dimiliki, mereka berharap dapat memperbesar partai dan menjaga popularitas melalui prestasi kinerja politik kader yang duduk dalam pemerintahan.

Dua Arus Utama

Secara umum, partai terbagi menjadi dua arus utama, yaitu arus kekuasaan di bawah kepemimpinan SBY dan Jusuf Kalla, serta arus luar kekuasaan yang dapat dikenali dari figur Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Gus Dur, dan Zainuddin MZ. Partai pemerintah/pendukung pemerintah yang diwakili oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, dan PBB.

Partai pemerintah ini cenderung integratif dan lepas dari konflik yang berpangkal suksesi. Sedangkan partai-partai di luar kekuasaan cenderung bercorak konflik dan susah melakukan konsolidasi politik Pilkada 2005 dan Pemilu 2009. Mereka disibukkan oleh penyelesaian konflik dan lupa melaksanakan kerja politik secara maksimal.

Setidaknya itu dilihat dari perebutan pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM, recall terhadap anggota yang “membangkang”, restrukturisasi fraksi di DPR, pembentukan pengurus baru di tingkat yang lebih bawah, dan citra negatif yang di mata publik tidak mudah diperbaiki.

Partai-partai ini tidak memiliki target yang jelas untuk memenangkan pilkada dan persiapan diri dalam Pemilu 2009. Bahkan proses politik pilkada turut dipengaruhi oleh konflik yang berakibat pada tersendatnya keikutsertaan dalam pilkada. Sudah dapat diduga tidak ada yang merencanakan untuk memenangkan Pemilu 2009.

Gambaran di atas memberikan perspektif kepada publik partai mana yang akan “jaya” dan partai yang akan “tenggelam”. Partai-partai yang duduk dalam kekuasaan cenderung solid, integratif, konsolidatif, dan lebih meyakinkan untuk memenangi persaingan politik. Namun, sebaliknya partai di luar kekuasaan cenderung konflik, tidak solid, nonkonsolidatif, dan bercitra negatif. Partai terakhir ini akan mendapat kepercayaan publik yang rendah dan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan diperkirakan kalah bersaing oleh “partai penguasa”.

Atas kondisi di lapangan seperti itu maka rasanya tidak perlu Golkar mencabut dukungan terhadap Yudhoyono. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kinerja pemerintahan Yudhoyono, dan pada saat yang sama mengevaluasi kinerja dari kader-kader partai tersebut yang masih duduk di jajaran kursi pemerintahan Yudhoyono.(11)

– Ali Anshori direktur Semesta Institute Semarang


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s