PP 37/2006 yang Mengada-ada

Line
Selasa, 13 Februari 2007 WACANA
Line

 

PP 37/2006 yang Mengada-ada

  • Oleh Ali Anshori

 

SEBANYAK 35 anggota DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah sepakat menolak revisi dan pembatalan PP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Mereka meminta agar PP 37 tetap diberlakukan tanpa ada revisi. Alasannya, PP ini mengatur tentang standar tunjangan yang akan diterima oleh para anggota dan pimpinan DPRD di seluruh Indonesia; secara filosofis untuk meningkatkan kinerja dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah konstituennya.

Meski dikeluarkan pemerintah, tapi PP itu sebenarnya lahir atas tekanan DPRD. Sejak 2000, pemerintah sudah tiga kali merevisi peraturan itu. Awalnya adalah PP No. 110 Th 2000, dianggap tidak memberi kesejahteraan memadai. Inilah yang menyebabkan beberapa anggota melanggar dengan mengalokasikan anggaran yang semestinya tidak menjadi haknya. Akibatnya, banyak yang terjerat kasus korupsi. Para Anggota DPRD kemudian meminta peraturan itu direvisi. Maka lahirlah PP No. 24 tahun 2004.

Namun, PP ini juga dianggap belum mampu menyejahterakan anggota DPRD karena tunjangan perumahan dan kesehatan tidak memadai. Ketentuan ini kembali direvisi dengan memasukkan dua tunjangan dalam PP No. 37 tahun 2005. Tambahan tunjangan ini ternyata juga tidak membuat wakil rakyat puas. Mereka masih minta tunjangan lain, seperti tunjangan komunikasi, yang kemudian diatur dalam PP 37 tahun 2006 yang saat ini sedang diributkan.

Mengapa Ditolak?

Ada beberapa alasan kenapa PP harus ditolak. Pertama, dalam Pasal 192 ayat 4 UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Menafsiri pasal itu maka secara tidak langsung menyebutkan bahwa anggaran negara haruslah lebih memihak pada kepentingan publik dan tidak hanya menyangkut untuk kepentingan segelintir orang.

Jika PP 37 diterapkan maka struktur anggaran yang tidak memungkinkan daerah menopang kebijakan peraturan ini, kemungkinan besar membawa konsekuensi turunnya alokasi belanja publik. Alasannya, tidak mungkin belanja rutin daerah yang merupakan sesuatu yang tetap setiap tahun harus dikorbankan untuk membayar gaji DPRD.

Kedua, dana yang disahkan pada APBD 2007 tidak akan bisa mengalokasikan tunjangan DPRD untuk dibayarkan mulai Januari 2006. Berdasarkan Pasal 4 UU No 17 Tahun 2003, Pasal 179 UU No 32 Tahun 2004, Pasal 68 UU No 33 Tahun 2004, dan Pasal 11 UU No 1 Tahun 2004, menyebutkan bahwa tahun anggaran APBD adalah 1 tahun anggaran, yakni mulai dari 1 Januari – 31 Desember. Artinya, APBD 2007 tidak akan bisa mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan komunikasi dan dana operasional tahun 2006.

Ketiga, alasan filosofis bahwa tunjangan ini untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD juga tidak relevan. Permintaan kenaikan pendapatan anggota DPRD melalui PP No 37/2006 demi kepentingan proses komunikasi politik serta dialog dengan para konstituen adalah alasan yang mengada-ada.

Proses komunikasi politik dengan konstituen bisa dilakukan tanpa tambahan dana. Misalkan dengan melakukan dialog pada masa reses atau saat rapat dengar pendapat umum di masa-masa persidangan DPRD.

Besaran tunjangan komunikasi yang diatur dalam PP 37 juga terlalu mengada-ada. Tidak mungkin selama sebulan akan menghabiskan dana sekitar Rp 6 juta untuk biaya pulsa. Jika dana dirapel mulai Januari 2006 maka di mana relevansinya bahwa dana itu untuk menyerap aspirasi karena waktunya sudah lewat.

Kenyataan menunjukkan proses komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD di beberapa daerah hingga kini belum dan tidak ada tanda mengajak konstituen berpartisipasi dalam pendidikan politik yang baik. Yang terjadi adalah komunikasi yang searah dengan tujuan meraih kekuasaan. (11)

— Ali Anshori, direktur Semesta Institute Semarang


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s