Release kegiatan

PKB Minta Pelanggaran Pemilu Diselesaikan

SEMARANG-Penyelenggaraan Pemilu 2004 yang dinilai banyak kekurangan mengundang protes dari DPW PKB Jateng.

Partai berlambang bola dunia dikelilingi bintang sembilan itu mengancam tidak akan menandatangani berita acara penghitungan suara Pemilu 2004 hasil pleno KPU Jateng yang rencananya berlangsung pada 17 April, hari ini.

Ancaman itu akan dibuktikan sejauh kasus-kasus pelanggaran dan selisih penghitungan suara coblosan 5 April antara parpol, KPU, dan PPK tidak diselesaikan terlebih dulu. Sikap itu dikemukakan Koordinator Tabulasi Data Perolehan Suara Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Jateng Ali Anshori SAg, Ketua Biro Advokasi Muhammad Zein, dan Humas DPW PKB Ahmadun kemarin saat memberikan keterangan pers di Semarang.

Penolakan tanda tangan berita acara itu sebagai sikap pertanggungjawaban PKB kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemilu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu 2004 dipandang jauh dari sifat luber dan jurdil.

”Kesalahan fatal yang dilakukan KPU yakni menghilangkan sebagian hak politik warga negara yang berhak pilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Padahal hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi,” ujar Ali Anshori.

Kekeliruan

PKB Jateng juga mencatat kesalahan lain, yaitu tidak terpenuhinya logistik pemilu, seperti kekeliruan surat suara.

Dia menyebutkan dalam surat suara nama caleg yang tertulis tidak sesuai dengan yang diajukan PKB.

”Seorang caleg PKB dari daerah pemilihan Jateng 9 nomor urut 3 tertukar dengan nama caleg PAN. Namun kesalahan baru diperbaiki setelah proses penghitungan suara dimulai,” ungkapnya.

Partai itu juga mencatat dugaan money politics, manipulasi angka perolehan suara yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, serta berbagai pelanggaran yang tidak tertuntaskan.

Dia mengakui tidak ditandatanganinya berita acara itu tidak akan memengaruhi sahnya penghitungan suara. Demikian pula bila saksi menolak menandatangani berita acara di KPPS.

Ditanya dampak penolakan itu terhadap caleg PKB yang pasti duduk di kursi legislatif dari hasil pemilu, dia menyatakan langkah tersebut sebagai protes politik, bukan yuridis.

”Ini sebagai protes politik PKB terhadap KPU yang tidak menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil,” ujarnya.

PKB sudah siap menerima risiko atas penolakan tersebut bila muncul reaksi publik. Sebab partai itu berkeinginan supaya kasus yang mengurangi sahnya pemilu legislatif tidak terulang pada pemilihan presiden. (G1-64i)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s