Pudarnya Taqlid di kalangan NU

Pudarnya Budaya Taqlid di Kalangan Nahdlatul Ulama (NU)Penulis : Chamzawi
Tanggal Publikasi : 16/02/2005Sejarah NU
Sejak didirikannya pada tahun 1926, tepatnya pada tanggal 13 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H. oleh KH Hasyim Asy’ari, Nahdlatul Ulama, dikenal luas dengan sebutan NU, secara kultural, kehidupan komunitas NU selalu diwarnai dengan kataatan total kepada otoritas ‘Kyai’. Seorang Kyai di kalangan Nahdliyin (sebutan untuk pengikut NU), dikenal luas, memang mempunyai otoritas tak terbatas bagi pengikutnya. Itu yang tersirat, Namun bagaimana organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini mewadahi anggotanya, baik yang berkaitan dengan paham keagamaan, dinamika, tujuan dan usaha organisasi. Untuk mengenal wajah NU secara utuh, ada baiknya sejarah organisasi tersebut diungkap, sehingga ada nilai obyektif yang perlu diperhitungkan.

Keterbelakangan mental dan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, baik melalui jalan pendidikan maupun organisasi. Oleh karena itu pada tahun 1908, muncul gerakan Kebangkitan Nasional dan terus menyebar ke mana-mana. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespons Kebangkitan Nasional dengan membentuk organisasi pergerakan yaitu Nahdlatul Wathan pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Tasawuf Afkar (Nahdlatul Fikri) yang dianggap sebagai wahana pendidikan, sosial politik kaum pesantren. Selanjutnya didirikan Nahdlatut Tujjar yang dijadikan basis untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ummat.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yaitu Madzhab Wahabi di Mekah serta hendak menghancurkan peninggalan sejarah Islam dan pra Islam yang selama ini banyak diziarahi, namun dianggap bid’ah, kalangan pesantren menolak gagasan tersebut. Di Indonesia, gagasan tersebut mendapat sambutan hangat kaum modernis, seperti Muhammadiyah dan PSII. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab. Dengan sikap tersebut, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam Mu’tamar ‘Alam Islami di Mekah. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya kalangan pesantren membentuk Komite Hejaz yang diketuai KH Wahab Hasbullah. Dengan desakan Komite Hejaz dan tantangan dari ummat Islam di penjuru dunia, akhirnya Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya.

Dengan Komite Hejaz ini pula muncul embrio sebuah organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman, yang diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tanggal 16 Rajab 1344 H., atau bertepatan dengan tanggal 13 Januari 1926. Selanjutnya, KH Hasyim Asy’ari yang dipilih sebagai Rais Akbar merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) dan kitab I’tiqad Ahlussunah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut akhirnya dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak, baik di bidang sosial, keagamaan dan politik.

Paham Keagamaan dan Dinamika Organisasi
NU menganut paham Ahlussunah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan system naqli (skriptualis). Oleh karena itu, sumber pemikiran NU tidak hanya al-Qur’an dan Sunnah, namun juga menggunakan kemampuan akal, ditambah realitas empirik. Cara berpikir demikian merujuk kepada pemikir terdahulu, semisal Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, sedangkan bidang fiqh mengikuti empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali.

Pada tahun 1985, ketika gagasan kembali ke khittah didengungkan, kalangan NU menjadikan momentum tersebut untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jama’ah serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial. Momentum tersebut juga dipergunakan kalangan NU untuk merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan yang sangat dinamis ini berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam tubuh NU. Dinamika ini dituangkan dalam perilaku konkret, yang akhirnya NU mempunyai prestasi-prestasi:

1.Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan Walisongo dan pendahulunya 2.Memolopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Makkah, sehingga ummat Islam sedunia dapat menjalankan ibadah sesuai madzhab masing-masing 3.Memelopori berdirinya Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) tahun 1937, dan kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen 4.Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 5.Berubah menjadi partai politik pada tahun 1955, dan berhasil menduduku urutan ketiga 6.Memprakarsai penyelenggaraan Konperensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandun g pada tahun 1965 yang diikuti oleh 37 negara 7.Memelopori gerakan Islam Kultural dan penguatan civil society di Indonesia pada decade 1990

Tujuan dan Usaha Organisasi
Tujuan NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama’ah di tengah-tengah kehidupan Negara kesatuan Republik Indonesia Sedangkan usaha organisasi meliputi:

1.Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangan persatuan dalam perbedaan 2.Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertaqwa, berbudi luhur dan berpengetahuan luas 3.Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan 4.Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat 5.Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Budaya Taqlid
Pada era 1926 – 1980, NU memang terkesan sangat kental dengan budaya ‘taqlid’, artinya, hampir seluruh gerak hidup komunitas NU, khususnya yang terkait dengan bidang keagamaan (fiqh) mengikuti apa yang dikatakan oleh para ‘Kyai’. Peran para Kyai dalam NU, memang sangat sentral, dan dapat menentukan seluruh aspek kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan organisasi. Hal ini disebabkan, barangkali, NU terikat pada paham keagamaan yang telah disepakatinya, yaitu sebagai penganut paham Ahlussunnah waljamaah. Dengan paham ini, para Kyai dapat saja menterjemahkannya dalam bahasa konkret, bahwa para santri atau komunitas NU dilarang keluar dari koridor paham Ahlussunnah waljamaah tersebut. Dan bisa saja, ada semacam pembenaran, bahwa kebenaran untuk menterjemahkan paham Ahlussunnah waljamaah (agar tidak melenceng) datangnya hanya berasal dari para Kyai yang dianggap telah mempunyai derajat validasi tinggi.

Sebagai ilustrasi tentang berkembangnya budaya taqlid tersebut, antara lain masih kuatnya peranan para ‘Kyai Khas’ di kalangan NU. Gu Dur sendiri selalu menisbahkan pendapatnya, barangkali untuk mendapatkan pembenaran (justifikasi) di kalangan jam’iyah NU, selalu menyatakan ‘telah direstui atau atas perintah’ para Kyai Khas tersebut. Peran sentral Kyai Khas, di mana Gus Dur sendiri sangat menghormatinya, menunjukkan bahwa di kalangan NU, menentang pendapat para Kyai, apalagi Kyai Khas, adalah dianggap tabu, dan oleh kalangan di luar jam’iyyah NU diformulasikan sebagai budaya taqlid. Contoh lain adalah, ketika Gus Dur ‘di-impeach’ oleh MPR, yang saat itu diketuai oleh Amien Rais. Hampir seluruh komunitas NU Jawa Timur menentang keras keputusan tersebut, dan yang lebih hebat lagi adalah, ketika Amien Rais dijadikan sasaran tembak, antara lain menfatwakan bahwa Amien Rais, halal darahnya (untuk dibunuh). Ini contoh nyata, bahwa ikatan emosional yang dibentuk dalam jam’iyah NU ternyata sangat kuat dan kokoh, dan ikatan ini semakin menggumpal ketika para Kyai ikut mewarnainya.

Akibat dari pemahaman demikian, NU terkesan mandeg, stagnan, kurang daya kritis dan daya kreatif, sehingga pada akhirnya menumbuhsuburkan budaya taqlid. Padahal dalam sejarahnya, NU sangat anti dengan azas tunggal dalam bermadzhab (lihat: perjuangan Komite Hejaz). Dengan demikian, sebenarnya yang salah bukan NU secara organisasi, namun orang-orang yang diwadahinya itulah yang membuat langkah-langkah keliru, sehingga NU dikesankan mempunyai stereotif pemahaman keagamaan yang oleh sementara orang dikatakan sebagai budaya taqlid.

Kembali ke Khittah dan Muktamar ke-31
Budaya taqlid yang semakin menajam di kalangan jam’iyyah NU, ternyata tidak tegak lurus, dalam arti bukan sebagai harga mati yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1985 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Dalam hal ini, Gus Dur telah merinitis keterbukaan dan demokratisasi dalam jam’iyyah NU sejak tahun 1980-an. Ketika Gus Dur memimpin NU, wacana keislaman berjalan secara dinamis, progresif, analitis, produktif dan konstekstual. Gus Dur mampu mengilhami anak-anak muda NU untuk berlatih berpikir filosofis, metodologis dan aspiratif. Ulil Abshar Abdallah, pendiri Jaringan Islam Liberal adalah ‘hasil olahan’ Gus Dur, dan kemunculannya merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak bisa dihindari (Jamal Ma’mur Asmani). Barangkali, kembali ke khittah yang didengungkan pada muktamar tahun 1985 tersebut, merupakan imbas dari pola pikir Gus Dur yang piawai tersebut.

Pelopor pemikiran liberal dalam tubuh NU yang sekaligus menjadi inspirator dan dinamisator, di samping Gus Dur, masih banyak lagi, antara lain KH Ahmad Siddiq, Ali Yafie, Masdar Farid Mas’udi, Sahal Mahfudz, Tolchah Hasan, yang terakhir Ulil Absar Abdallah dkk. Munculnya pemikiran liberal tersebut, dapat dikatakan sebagai awal pudarnya atau melemahnya budaya taqlid dalam tubuh NU. Namun dalam Muktamar NU yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Solo, pada tanggal 28 Nopember sampai dengan 2 Desember, menjadi saksi sejarah kerasnya pertentangan antara dua pihak yaitu tradisionalis di satu pihak, dan liberal di pihak lain.

KH Mas Subadar, yang dianggap mewakili kyai sepuh Jawa Timur menyerukan agar dalam forum Muktamar NU ke-31 di Donohudan, jaringan Islam Liberal (JIL) tidak dimasukkan dalam struktur PBNU. Karena JIL dianggap telah merusak tatanan pemikiran NU yang sudah mapan. Sebaliknya JIL menganggap bahwa statemen tersebut kontra produktif terhadap era kebebasan, keterbukaan dan demokratisasi yang sudah lama dirintis Gus Dur. JIL menganggap bahwa kyai sepuh atau dalam JIL popular disebut ulama klasik, terlalu ‘gandrung’ pada khasanah klasik, sehingga membuat NU mandeg, statis dan tidak dinamis.

Pertentangan antara kubu tradisionalis dan liberal, sudah barang tentu mengundang pertanyaan berbagai pihak di luar NU. Di satu sisi, Gus Dur sebagai pelopor liberalisme dalam tubuh NU, namun pada kenyataannya masih mempunyai pengikut yang dapat disebut ‘ultra fanatik’ dan dikenal mempunyai kedekatan dengan Kyai Khas (ulama sepuh), di pihak lain terdapat kubu tradisionalis yang dianggap kental dengan budaya taqlid yang dimotori oleh ulama sepuh. Terlepas dari siapapun yang akhirnya menjadi pemenang dalam muktamar NU ke-31, dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam tubuh NU telah muncul, suatu gelombang besar, bahkan mungkin dapat dikatakan ‘mbalelo’ terhadap ulama klasik, yang cenderung dianggap terlalu gandrung terhadap khasanah klassik. Gelombang besar tersebut dimotori oleh intelektual muda, yang menganggap dirinya sebagai pemikir liberal terhadap paham keagamaan (baca: Islam), yang mau tidak mau telah ‘menggugurkan asumsi taqlid’ dalam tubuh NU. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan, bahwa dalam perahu NU sekarang ada ‘dua warna yang berbeda’, dan diharapkan para ulama sepuh NU cukup arif menanganinya. Karena sebagaimana prinsip Komite Hejaz sebagai cikal bakal berdirinya jam’iyyah NU, yang anti terhadap pembatasan bermadzhab (azas tunggal), sangat dipercaya bahwa NU akan mendapatkan titik temu antara pihak tradisionalis dan pihak liberal. Walaupun, saat ini yang menjadi panglima dalam jam’iyyah NU adalah kubu tradisionalis.

Pudarnya Budaya Taqlid di Kalangan Nahdlatul Ulama (NU), telah dimuat di majalah Amanah No. 59 TH XVIII Pebruari 2005 / Dzulhijjah – Muharram 1425 H

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s