Persoalan Kurikulum Militer di IPDN

Persoalan Kurikulum Militer di IPDN

 

Oleh Ali Anshori

KEKERASANyang melibatkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali terjadi. Tukang ojek bernama Wendi Budiman meninggal setelah sebelumnya dikeroyok beberapa praja IPDN di arena permainan biliar Sumedang, Jawa Barat, (SM/23/7). Kekerasan yang dilakukan oleh para praja ini tentunya menambah catatan kelam di lembaga pendidikan kedinasan milik pemerintah tersebut.

Saat Cliff Muntu tewas karena dianiaya seniornya, Presiden membentuk tim evaluasi yang dipimpin Ryas Rasyid. Tim ini bertugas untuk mengevaluasi seluruh kegiatan proses mengajar di IPDN. Tugas tim ini sudah selesai dan sudah memberi catatan rekomendasi yang diberikan pada Presiden. Pertanyaannya, lalu kenapa kekerasan yang melibatkan praja IPDN masih saja terjadi? Berarti usaha pembenahan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak membuahkan hasil?

Kurikulum ala militer yang ada di sekolah kedinasan memang sudah berlangsung lama. Aktivitas yang digunakan untuk melangsungkan tradisi kekerasan itu seringkali dikemas dengan bahasa yang halus, seperti “pembinaan” atau “tali asih”. Bahasa seperti itulah yang mengakibatkan seorang siswa junior tidak merasa mendapat perlakuan kekerasan dari seniornya. Bahkan, kekerasan seperti itu sepertinya sudah menjadi kelegalan agar seorang siswa bisa lulus dan mendapatkan ijazah. Selain itu, kadangkala kekerasan itu dianggap sebagai bukti loyalitas kepada lembaga tempatbelajar.

Padahal, jika kita pikir maka sebenarnya tidak ada korelasi antara kekerasan yang sudah menjadi budaya di IPDN dengan pekerjaan yang akan diperankan oleh lulusan prajanya.Lulusan praja IPDN tidak akan berangkat berperang melainkan melaksanakan tugas pemerintahan yang lebih banyak pekerjaan administratifnya. Sungguh berlebihan menerapkan standar pendidikan bergaya militer, padahal kebutuhannya untuk tugas-tugas berpikir. Pada saat mereka menjadi pemimpin di masyarakat atau menjadi pamong praja mereka sudah berfungsi menjadi pelayan Publio, bukan untuk berperang secara fisik dan otot.

IPDN jelas merupakan lembaga pendidikan sipil murni yang di dalam UU harus patuh dan tunduk ke dala sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Apalagi, jika dilihat sejarah (historis) kelahirannya hanya berbeda dalam filosofisnya.

Ini bisa kita simak secara historis sejak zaman penjajahan Belanda. Di zaman Belanda (era pangreh praja) untuk menyiapkan pegawai pemerintahan maka Belanda mendirikan sekolah khusus yang bernama OSVIA atau MOSVIA berpusat di Malang Jawa Timur. Di zaman kemerdekaan, MOSVIA diganti nama dengan Sekolah Kader Dinas C (SKDC), yang kemudian di era Orba diganti dengan APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) yang ada di setiap provinsi.

Menjelang kejatuhan Orba, APDN diganti dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang hanya satu di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Namun, karena pendidikan di STPDN ini masih meakai kekerasan pemerintah kemudian mengganti namanya dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN ini merupakan gabungan dari dua lembaga sekolah, yakni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Bukan Syarat Pemimpin

Selain salah dalam proses relajar mengajarnya, IPDN juga salah dalam melakukan proses perekrutan prajanya. Hal ini karena cara perekrutan praja IPDN masih mengadopsi cara perekrutan calon tentara dan polisi. Hal ini bisa kita lihat dari syarat-syaratnya, seperti tinggi badan, tidak berkacamata, tidak buta warna, dan seterusnya. Syarat-syarat seperti itu hanyalah syarat fisik yang tidak ada hubungannya dengan syarat seorang pemimpin, seperti arif, bijaksana, memiliki kecerdasan emosional, spritual, dan intelektual.

Kita menjadi khawatir jika seorang siswa diberi menu “kekerasan” setiap hari maka pola nalar siswa tersebut akan cenderung menyelesaikan persoalan yang dihadapinya kelak juga dengan kekerasan dalam menyelesaikannya. Cara penggemblengan fisik adalah mitos kuno yang harusnya tidak diperpanjang lagi.Atas dasar itulah maka segala bentuk kekerasan yang ada di IPDN haruslah segera dihentikan. Departemen Dalam Negeri yang membawahi IPDN harus secepatnya berupaya menghentikan budaya yang tidak mendidik itu. Caranya, Depdagri harus segera menghilangkan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang berbau militeristik yang tidak ada korelasi antara out put yang ingin diharapkan dengan sistem kurikulumnya.

Selain itu, IPDN juga harus menghilangkan struktur organisasi yang berbau militeristiknya, seperti resimen, batalion, dan sebagainya. Karena struktur seperti inilah yang ikut mendorong kekerasan antara kelompok-kelompok tersebut.(11)

— Ali Anshori, S.Ag, direktur Semesta Insitute Semarang.

di muat di suara merdeka 30 Juli 2007

Line

 

WACANA

 

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s