RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

SILAHKAN DI KRITISI …

 

DRAFT : 11 Juli 2007

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …TAHUN …

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, berkeadilan, dan bertanggungjawab di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa organisasi kemasyarakatan yang merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam rangka menjamin keutuhan negara, persatuan dan kesatuan bangsa guna tercapainya tujuan nasional, diatur dengan Undang-Undang;

c. bahwa dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang didirikan dan dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan sosial kemasyarakatan demi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Organisasi Kemasyarakatan Asing yang selanjutnya disingkat OKA adalah organisasi/lembaga non pemerintah yang didirikan dan dibentuk oleh warga negara asing bukan atas dasar perjanjian internasional dan/atau berada di bawah badan internasional, yang mempunyai aktivitas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Departemen adalah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

6. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

7. Anggaran Dasar Ormas yang selanjutnya disingkat AD Ormas adalah ketentuan dasar bagi Ormas dalam memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Anggaran Rumah Tangga Ormas yang selanjutnya disingkat ART Ormas adalah ketentuan yang merupakan penjabaran/ketentuan operasional yang dimuat dalam AD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Ormas didirikan dan dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, pandangan, pemahaman, latar belakang dan/atau kesamaan lainnya oleh warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.

Pasal 3

Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk organisasi:

a. berbasis massa;

b. tidak berbasis massa; dan/atau

c. berbasis institusi.

Pasal 4

(1) Organisasi berbasis massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bercirikan paling sedikit:

a. tetap (permanen);

b. memiliki anggota pada setiap tingkatan organisasi secara berjenjang;

c. independen; dan

d. swadaya.

(2) Organisasi berbasis massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 40 (empat puluh) orang warga negara Indonesia.

Pasal 5

(1) Organisasi tidak berbasis massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bercirikan:

a. tetap (permanen);

b. bersifat lokal;

c. beranggotakan orang perseorangan;

d. tidak memiliki organisasi pilar

e. independen; dan

f. swadaya.

(2) Ormas tidak berbasis massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) orang warga negara Indonesia.

Pasal 6

(1) Organisasi berbasis institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bercirikan:

a. tetap (permanen)

b. bersifat nasional;

c. beranggotakan institusi/organisasi;

d. memiliki pusat organisasi.

e. independen; dan

f. swadaya.

(2) Ormas berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) institusi/organisasi atau sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Ormas dibentuk dengan akta notaris.

(2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat AD, ART, dan kepengurusan.

(3) Ormas wajib didaftar pada instansi yang berwenang.

(4) Ormas wajib berbadan hukum.

Pasal 8

(1) AD Ormas paling sedikit memuat:

a. nama Ormas dan singkatan yang dipakai;

b. visi dan misi;

c. bentuk, asas dan tujuan;

d. lambang;

e. kedudukan, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan ;

f. syarat dan ketentuan keanggotaan;

g. wilayah kerja;

h. mekanisme penyelesaian perselisihan;

i. keuangan; dan

j. mekanisme pembubaran.

(2) ART Ormas memuat penjabaran lebih lanjut dari AD dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam AD Ormas bersangkutan.

Pasal 9

(1) Pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pendirian kepada instansi berwenang sesuai dengan wilayah kerja Ormas.

(2) Pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut:

a. akta pendirian;

b. AD dan ART;

c. surat keterangan domisili;

d. nomor pokok wajib pajak;

e. keabsahan surat keputusan pengangkatan pengurus; dan

f. program kerja.

(3) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Departemen bagi Ormas yang memiliki wilayah kerja nasional;

b. Pemerintah provinsi setempat bagi Ormas yang memiliki wilayah kerja provinsi; atau

c. Pemerintah kabupaten/kota setempat bagi Ormas yang memiliki wilayah kerja kabupaten/kota.

(4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

(5) Bagi Ormas berbasis massa, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib dilakukan verifikasi atas wilayah kerjanya.

Pasal 10

Verifikasi atas wilayah kerja Ormas berlaku ketentuan adalah sebagai berikut:

a. bagi Ormas berbasis massa yang menyatakan wilayah kerjanya kabupaten/kota dipersyaratkan telah memiliki anggota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang;

b. bagi Ormas berbasis massa yang menyatakan wilayah kerjanya berlingkup provinsi dipersyaratkan telah memiliki paling sedikit 3 (tiga) Ormas dengan wilayah kerja berlingkup kabupaten/kota; dan

c. bagi Ormas berbasis massa yang menyatakan wilayah kerjanya berlingkup nasional dipersyaratkan telah memiliki paling sedikit 3 (tiga) Ormas dengan wilayah kerja berlingkup provinsi.

Pasal 11

Dalam hal pembentukan Ormas berbasis massa dengan:

a. stelsel bottom up, semua Ormas pada tiap tingkat wilayah kerja berbadan hukum.

b. stelsel top-down, Ormas tingkat pusat yang berbadan hukum.

Pasal 12

(1) Instansi berwenang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak lulus verifikasi yang dinyatakan dalam berita acara.

(2) Dalam hal tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi berwenang memberikan salinan berita acara.

(3) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, instansi berwenang meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

(4) Dalam hal Ormas tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi berwenang menerbitkan surat penolakan.

(5) SKT sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan salah satu syarat yang wajib disertakan dalam pengajuan permohonan pengesahan Ormas sebagai badan hukum.

Pasal 13

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), paling lambat 14 hari sejak diterimanya SKT, pengurus mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Departemen yang tugasnya meliputi bidang hukum dengan melampirkan:

a. Akta Notaris Pendirian;

b. SKT;

c. nama dan lambang organisasi yang tidak mempunyai kesamaan pada pokoknya baik sebagian atau seluruhnya dengan nama dan lambang organisasi lain; dan

d. surat keterangan alamat sekretariat tetap.

Pasal 14

(1) Pengesahan Ormas sebagai badan hukum dilakukan oleh kantor wilayah Departemen yang tugasnya meliputi bidang hukum yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Ormas.

(2) Dalam memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor wilayah Departemen dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

(3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen atas nama Menteri yang tugasnya meliputi bidang hukum, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan permohonannya oleh pengurus Ormas kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengesahan Ormas sebagai badan hukum.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi perubahan AD/ART terkait dengan perubahan bentuk, nama, lambang, kepengurusan, dan/atau wilayah kerja Ormas, harus didaftarkan pada instansi yang menerbitkan SKT Ormas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

(2) Pendaftaran perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyertakan akta notaris perubahan AD/ART.

(3) Kepala kantor wilayah Departemen atas nama Menteri yang tugasnya meliputi bidang hukum menetapkan keputusan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal terjadi perselisihan internal Ormas, pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan hingga ada bukti penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, mengenai pengesahan badan hukum dan perubahan AD/ART Ormas berlaku pula ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen yang tugasnya meliputi bidang hukum.

BAB III

ASAS, PRINSIP, DAN SIFAT

Pasal 17

Asas Ormas harus mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ormas harus mempunyai prinsip:

a. orientasi pada pelayanan sosial

b. independensi;

c. kemandirian;

d. kemitraan; dan

e. taat hukum dan perundang-undangan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pasal 19

Ormas bersifat non pemerintah, non profit, dan non politik.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 20

(1) Ormas harus bertujuan untuk:

a. memperjuangkan cita-cita Ormas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. memberdayakan dan menyalurkan aspirasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas harus mempunyai tujuan khusus yang diatur dalam AD dan ART.

Pasal 21

Ormas berfungsi sebagai wadah:

a. pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;

b. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat;

c. komunikasi sosial antar anggota Ormas, antar Ormas, antara Ormas dengan organisasi kekuatan sosial politik, dan dengan Pemerintah/pemerintah daerah;

d. keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional;

e. peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan;

f. kaderisasi kepemimpinan dalam sistem yang demokratis; dan

g. pendidikan peningkatan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB V

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 22

Ormas berbasis massa berkedudukan:

a. di ibukota negara bagi Ormas berbasis massa berlingkup nasional;

b. di ibukota provinsi bagi Ormas berbasis massa berlingkup provinsi; dan

c. di ibukota kabupaten/kota bagi Ormas berlingkup kabupaten/kota.

Pasal 23

Ormas tidak berbasis massa dan Ormas berbasis institusi berkedudukan di wilayah domisili hukum yang tercantum dalam AD dan ART Ormas.

Pasal 24

Wilayah kerja Ormas dapat berlingkup kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan /atau internasional.

Pasal 25

Wilayah kerja Ormas berbasis massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengikuti kepengurusan secara berjenjang.

Pasal 26

(1) Wilayah kerja Ormas tidak berbasis massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada karakteristik Ormas yang bersangkutan.

(2) Wilayah kerja Ormas tidak berbasis massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan karakteristik organisasi, peningkatan lingkup kegiatan, dan kemampuan Ormas bersangkutan.

Pasal 27

Wilayah kerja Ormas berbasis institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada lingkup kegiatan seluruh Ormas yang menjadi anggota.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 28

(1) Anggota Ormas berbasis massa dan tidak berbasis massa adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.

(2) Persyaratan untuk menjadi anggota Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ormas berbasis institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diatur dalam AD dan ART Ormas bersangkutan.

Pasal 29

Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan ART.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

Ormas berhak:

a. memperoleh perlakukan yang tidak diskriminatif di hadapan hukum;

b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri;

c. melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi; dan

d. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ormas wajib:

a. menjaga, memelihara, dan mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan NKRI dan ideologi negara;

b. menjaga dan memelihara ketertiban umum serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas; dan

c. menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pasal 32

Dalam rangka melaksanakan prinsip, tujuan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ormas:

a. melakukan pendataan dan pemeliharaan data anggota;

b. melakukan pengelolaan keuangan organisasi secara transparan dan akuntabel;

c. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan organisasi kepada publik secara berkala;

d. membina anggota yang dihimpunnya secara terus menerus dalam rangka pengembangan kapasitas dan profesionalitas Ormas;

e. melaporkan kerjasama internasional kepada instansi yang mengeluarkan SKT; dan

f. menjaga dan memelihara prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 33

Ormas dapat berkerjasama dengan:

a. pemerintah/pemerintah daerah;

b. sesama Ormas;

c. masyarakat dan dunia usaha; dan

d. pihak luar negeri.

Pasal 34

(1) Kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c hanya dapat dilakukan dengan negara yang pemerintahnya memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemeritah/pemerintah daerah sesuai dengan wilayah kerja Ormas yang melakukan kerjasama.

(3) Pelaksanaan kerjasama Ormas dengan pihak luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING

Pasal 35

OKA dapat melakukan aktivitas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan tidak mengganggu stabilitas nasional.

Pasal 36

Aktifitas OKA harus sesuai dengan politik luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 37

OKA dilarang melakukan kegiatan politik, komersial dan pencarian dana di Indonesia serta kegiatan di luar kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 38

OKA yang dapat melaksanakan kegiatannya di Indonesia:

a. didirikan menurut hukum negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan/atau

b. mempunyai tempat kedudukan secara statutair di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan atau

c. memiliki manajemen efektif atau berkantor pusat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pasal 39

Kantor OKA harus berkedudukan di ibu kota Negara.

Pasal 40

(1) Untuk dapat beraktivitas di wilayah NKRI, OKA harus mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri.

(2) Selain memperoleh persetujuan Menteri Luar Negeri, OKA yang akan melakukan aktifitasnya di wilayah provinsi dan kabupaten/kota harus pula memperoleh persetujuan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Pasal 41

(1) OKA wajib memberikan laporan tahunan kepada Pemerintah melalui pejabat yang berwenang.

(2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. asal usul dan pemanfaatan sumber dana;

b. program, jenis dan tujuan kegiatan;

c. wilayah dan jadwal kerja; dan

d. kepengurusan dan keanggotaan OKA.

Pasal 42

OKA wajib mengelola keuangan melalui mekanisme perbankan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Tata cara perijinan, pelaksanaan, pelaporan, penghentian, dan/atau pelarangan OKA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 44

(1) Keuangan Ormas dapat bersumber dari:

a. iuran anggota;

b. penyertaan saham pada lembaga ekonomi dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari kekayaan Ormas;

c. bantuan/sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan

d. sumbangan/usaha lain yang sah menurut hukum.

(2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dapat memperoleh bantuan/sumbangan dari Pemerintah/pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan/sumbangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dengan persetujuan Pemerintah.

(4) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1) Ormas dan OKA dapat memperoleh fasilitas kemudahan di bidang perpajakan.

(2) Pemberian fasilitas kemudahahan juga harus memperhatikan rekomendasi dari departemen yang tugasnya meliputi pembinaan dan pemberdayaan Ormas dan departemen teknis terkait dengan program dan kegiatan Ormas dan OKA.

(3) Bentuk, syarat, tata cara, dan jangka waktu pemberian fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

(1) Ormas dan OKA wajib melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(2) Dalam hal melaksanakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dan OKA wajib menggunakan rekening pada bank nasional.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 47

(1) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah meliputi pemberdayaan, pengawasan, dan fasilitasi.

(2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengembangkan kredibilitas, kemandirian, dan independensi Ormas.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib:

a. menetapkan standardisasi nasional kinerja Ormas;

b. membangun sistem dan mengelola data base nasional ke-Ormas-an;

c. melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan ke-Ormas-an;

d. menyerap, menghimpun, dan mengakomodasi aspirasi Ormas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pemerintah daerah sesuai dengan susunan pemerintahan, wajib:

a. melaksanakan standardisasi nasional kinerja Ormas;

b. menyediakan data ke-ormas-an untuk data base nasional;

c. melakukan pengkajian dan pengembangan ke-Ormas-an di daerah;

d. menyerap, menghimpun, dan mengakomodasi aspirasi Ormas.

Pasal 50

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang:

a. memberikan sanksi administratif terhadap Ormas yang melanggar peraturan perundang-undangan;

b. memberikan rekomendasi bagi Ormas yang layak mendapat bantuan dari Pemerintah/pemerintah daerah dan bantuan luar negeri;

c. memberikan rekomendasi bagi Ormas yang dapat menjadi mitra OKA;

d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan ke-Ormas-an; dan

e. melakukan verifikasi laporan kegiatan dan keuangan Ormas.

BAB XII

WADAH KE-ORMAS-AN

Pasal 51

(1) Untuk memfasilitasi hubungan antar Ormas dan/atau Pemerintah, Ormas dapat berhimpun dalam satu wadah ke-Ormas-an yang dibentuk dari dan oleh Ormas.

(2) Wadah ke-Ormas-an sebagaimana pada ayat (1) bersifat independen dan mandiri.

(3) Wewenang dan tugas wadah ke-Ormas-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam wadah ke-Ormas-an bersangkutan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 52

Ormas dilarang:

a. melakukan kegiatan yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menyebarluaskan ideologi dan/atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;

d. melakukan dan/atau mendukung tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, separatisme, dan/atau radikalisme; dan/atau

e. melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 53

Kegiatan yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, adalah:

a. melakukan kegiatan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

b. melakukan kegiatan dan/atau bekerjasama dengan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam dan mengganggu kedaulatan NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kepentingan nasional;

c. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; dan/atau

d. menerima dan/atau memberi bantuan dari dan/atau kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 54

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, adalah:

a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;

b. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah; dan/atau

c. menghambat pelaksanaan program pembangunan.

BAB XIV

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 55

Kepengurusan Ormas dapat dibekukan dan/atau dibubarkan:

a. berdasarkan AD/ART; atau

b. oleh Pemerintah.

Pasal 56

(1) Ormas dapat dibekukan oleh pemerintah, jika tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(2) Ormas dapat dibubarkan oleh Pemerintah, jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 57

(1) Pembekuan Ormas sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Ormas diberi peringatan tertulis berturut sebanyak 3 (tiga) kali tiap bulan.

b. Dalam hal tidak dipenuhi maka Pemerintah memberikan surat peringatan bahwa Ormas akan dibekukan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak pemberitahuan terakhir disampaikan.

c. Pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri tentang pembekuan.

(2) Dalam masa pembekuan, Ormas:

a.tidak dapat melakukan kegiatan organisasi; dan

b.memberitahukan kepada Menteri mengenai keinginan agar pembekuan dicabut.

(3) Sebelum mencabut pembekuan, Menteri memverifikasi kesungguhan Ormas untuk aktif kembali.

(4) Dalam hal tidak ditemukan kesungguhan Ormas untuk aktif kembali, Menteri memberitahukan kepada Ormas mengenai rencana pembubaran Ormas.

(5) Dalam hal tidak ditemukan kesungguhan Ormas untuk aktif kembali, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan rencana pembubaran Ormas, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Ormas.

Pasal 58

(1) Dalam hal Ormas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dapat dilakukan pembekuan sebelum dilakukan pembubaran.

(2) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah langsung membekukan Ormas.

(3) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..ayat (2).

(4) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Menteri membubarkan Ormas tersebut dengan Keputusan Menteri.

BAB XV

SANKSI

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diancam dengan hukuman sesuai perundang-undangan.

Pasal 60

(1) OKA yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin melakukan kegiatan di Indonesia dan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pimpinan dan staf berkewarganegaraan asing pada suatu OKA yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan ijin tinggalnya di Indonesia.

Pasal 61

(1) OKA dihentikan aktifitasnya oleh Pemerintah jika terbukti secara hukum melanggar kontrak perjanjian dengan mitra nasional.

(2) Pelanggaran kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan putusan pemeriksaan perkara cepat pada pengadilan negeri di wilayah penggugat.

(3) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 62

OKA dihentikan aktifitasnya oleh Pemerintah dalam hal Pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara asalnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Ormas yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang ini harus sudah melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Semua Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 66

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe­ngun­da­ng­­an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …NOMOR …


PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …TAHUN …

TENTANG

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

I. UMUM.

Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Masyarakat Sipil (ORMAS) dibentuk untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat dan dasar negara Pancasila. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tersebut perlu ditempuh pencapaian di bidang kesejahteraan umum (pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan kesempatan kerja, akses terhadap kegiatan ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, dan), pendidikan, dan perdamaian dunia.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan merupakan wahana strategis bagi upaya pencapaian keadilan sosial, dan hal itu sekaligus merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Dalam Pasal 28 C ayat (2) lebih ditegaskan lagi bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk mengembangkan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif (terorganisir) untuk berperan serta dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengandung makna bahwa negara wajib melindungi pelaksanaan kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam rangka menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan kolektif melalui ORMAS baik yang bernuansa politik maupun non-politik. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan sekaligus perwujudan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam negara berdasarkan hukum (Rechstaat), setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, yang melakukan aktifitas memasuki wilayah publik, menimbulkan hak (kewenangan) bagi Negara (Pemerintah) untuk ikut mengaturnya dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian pula halnya dengan ORMAS, dalam aktifitasnya di ruang publik ORMAS bukan saja akan berinteraksi dengan berbagai elemen sosial domestik lainnya, melainkan juga dengan Pemerintah dan pihak luar negeri. Dalam lingkup yang lebih luas interaksi ORMAS dengan pihak luar negeri, baik pemerintah maupun ORMAS luar negeri, hampir dipastikan akan bersinggungan dengan stelsel hukum yang melintasi batas-batas yuridiksi negara. Oleh sebab itu, pengaturan (regulasi) ORMAS harus memperhatikan aspek situasional yang berkembang di tingkat nasional dan internasional. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi logis tentang adanya kebutuhan hukum untuk melindungi keberadaan dan perkembangan ORMAS di satu pihak, dan di pihak lain perlunya pengaturan Pemerintah terhadap aktifitas ORMAS dalam menggunakan wilayah publik. Berkaitan dengan itu, penggunaan kewenangan Pemerintah dalam mengatur ORMAS tidak dapat diartikan sebagai bentuk penggunaan kekuasaan untuk membatasi ruang gerak warga negara dalam berorganisasi, melainkan lebih sebagai wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk memberdayakan potensi naluri masyarakat dalam berorganisasi secara modern dan profesional.

Berpijak pada makna tujuan pendidikan, pematangan, dan pendewasaan masyarakat dalam menggunakan dan memperjuangkan hak sosio-politiknya, maka UU ORMAS merupakan bagian sentral dari paket pembaruan hukum/regulasi di bidang politik. Fungsi UU ini mencakup memberikan perlindungan hukum tentang pentingnya menciptakan iklim yang kondusif bagi pendidikan politik kepada masyarakat luas.

Salah satu penekanan arah dari proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 adalah pada penataan hubungan kemitraan antara Pemerintah dengan kekuatan-kekuatan politik di satu sisi, dan dengan ORMAS di sisi lain. Dalam hubungan kemitraan tersebut harus dilandaskan pada semangat memperkuat prinsip kemandirian ORMAS dan partisipasi publik. Sebagai gambaran, pada saat negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada suatu Ormas pada saat itu pula Pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik yang berkaitan bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika kesadaran hak-hak sipil dan politik dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, kualitas materi pengaturan UU No.8 tahun 1985 tentang Ormas atau ORMAS dinilai sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyampaian pendapat dan berserikat sebagai hak dan kewajiban konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Mengingat betapa pentingnya peran ORMAS, baik sebagai modal sosial maupun bagian dari tatanan civil society yang sehat, maka adanya Undang-Undang yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berserikat dan untuk menyampaikan pendapat sangatlah penting.

UU ini memandang ORMAS sebagai wahana pertama dan strategis bagi sistem penyelenggaraan pematangan dan pendidikan politik setiap anggota masyarakat secara terorganisir. Oleh sebab itu, jiwa dan semangat pembentukan Undang-Undang ini tidak terlepas dari paket peraturan perundang-undangan politik lainnya, yaitu: Undang-undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang ORMAS, serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk itu, seperti halnya dalam membina kegiatan pembangunan bidang politik lainnya, UU ORMAS ini mewajibkan Pemerintah/pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawabnya meliputi fasilitasi, pemberdayaan, dan pengawasan kepada ORMAS.

Tujuan UU ini adalah untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban konstitusional masyarakat untuk berserikat dan berkumpul; memberdayakan kapasitas ORMAS untuk dapat berpartisipasi aktif dan positif di semua bidang kegiatan pembangunan; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula eksistensi OKA yang selama ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan agar dapat berperan sesuai dengan fungsinya oleh Undang-Undang ini ditekankan untuk tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik melalui pelaporan mengenai sumber keuangan dan pengalokasiannya.

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas, kemandirian, dan profesionalitas ORMAS, semua ORMAS wajib berbadan hukum sehingga kepengurusan, keanggotaan, dan tata kelola keorganisasian dapat diarahkan sesuai prinsip good governance. Kemandirian dan independensi ORMAS juga didorong melalui pembentukan Badan Fasilitasi dan Pemberdayaan ORMAS yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh kalangan ORMAS sendiri dan akademisi, serta pembentukan Badan Arbitrase yang khusus menangani perselisihan yang timbul. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Pemerintah/pemerintah daerah sebagai supervisor melainkan sebagai fasilitator bagi pengembangan kapasitas diri ORMAS sebagai mitra strategis Pemerintah/pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Diaturnya mengenai sanksi administratif dan pidana sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan dan kemandirian ORMAS/OKA dalam melakukan aktifitasnya di wilayah NKRI. Akan tetapi hal ini lebih dimaksudkan sebagai upaya mendorong ORMAS/OKA untuk menyelenggarakan aktifitasnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendiriannya, terutama yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pada saat UU ini dibentuk yang merupakan organisasi massa misalnya Nahdathul Umat dan Muhammadiyah (nuclear organization) beranggotakan orang perorang dalam jumlah yang besar dan nasional beserta organisasi pilar. Selain itu terdapat pula HMI, GMMI, PMII, FPI, ISI, IDI, ISEI, Tarbiyah, INI, FORKOT, FORKABI, FBR, Persatuan Alumni Mahasiswa Lulusan LN, PWI, Ikatan Alumni PerguruanTinggi.

Huruf b

Pada saat UU ini dibentuk yang merupakan organisasi tidak massa misalnya ICW, LP3ES, CSIS, MTI, Habibie Center, Tanjung Center, Gani Center, LAPOD, AAI, IPHI, IKADIN, APS, YLBHI, Kontras, BKSPTS, Forum Rektor, Moratorium Rektor PTN). Contoh b (nuclear organization) LP3ES beranggotakan perorangan ahli-ahli peneliti.

Huruf c

Pada saat Undang-Undang ini dibentuk yang merupakan organisasi berbasis institusi misalnya (KOWANI, PERADI, HKTI, KONI, KNPI, PGI, Walubi, atau internasional seperti IPU, UNO, OKI yang berkantor di Indonesia), Contoh c (nuclear organization) PERADI beranggotakan: IKADIN, IPHI, AAI, APS

Huruf d

Pada saat Undang-Undang ini dibentuk yang merupakan organisasi ini misalnya MUI,KADIN, BKMTI, Koalisi, Kaukus Perempuan.

Eextended organization-nuclear+extended member MUI beranggotakan Nuclear member: NU (a), Muhammadiyah (a), PSII dan Dewan Dakwah Islamiyah dan Extended member yaitu orang perseorang

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya organisasi masyarakat yang tujuannya semata-mata untuk mengambil keuntungan dari fenOKA sesaat seperti organisasi-organisasi peduli bencana tsunami, pemberatasan korupsi, dan hak asasi manusia.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (5)

Verifikasi meliputi kegiatan penelahaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, penelitian lapangan, cross-cek, dsb.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal Penjelasan:

Yang dimaksud “secara kolektif” dalam ketentuan ini adalah sekumpulan anggota dengan jumlah sesuai dengan mekanisme pengajuan usul pemberhentian anggota Pengurus dan alat kelengkapan ORMAS sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Yang dimaksud dengan satu wadah pembinaan dan pengembangan sejenis misalnya……

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi Pemerintah yang termasuk dalam Forum Interdep meliputi: Departemen Luar Negeri, Sekretaris Negara, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, PPATK, Bank Indonesia, dan Departemen Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a:

Yang dimaksud ORMAS dalam ketentuan ini misalnya PERADI dibentuk berdasarkan UU Advokat. Komite Olahraga Nasional (KON) dibentuk berdasarkan UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s