RSA Kabupaten Brebes

RSA Kabupaten Brebes

Pendahuluan

Data demografi

Kabupaten Brebes terletak di bujur Timur 1080 411 3711 sampai dengan 1090 111 2811 dan lintang Selatan 60 441 56,611 sampai dengan 70 201 4811. Kabupaten ini merupakan pintu gerbang utama, pintu masuk Jawa Tengah jika kita masuk dari propinsi terdekatnya yakni propinsi Jawa Barat

Kebudayaan merupakan bagian tak terelakkan dari kota yang terkenal dengan produksi hasil buminya seperti bawang merah. Begitu anda memasuki kota Brebes pasti akan tercium aroma telor asin yang sangat khas tersebut.. Kesenian adalah bagian dari kebudayaan yang tak biasa lepas dari kawasan ini. Dengan warnanya yang khas berbagai kesenian di Brebes selalu memunculkan dinamika masyarakat yang terus bergerak dan hidup. Jalin-menjalin, bantu-membantu adalah bagian yang tak terelakkan dari kebiasaan hidup bergotong royong dari masyarakat. Mereka menganggap tiada kekuatan yang mampu tumbuh tanpa persaudaraan yang kokoh. Tidak heran jika kawasan ini memiliki kesejahteraan dan stabilitas keamanan yang terkendali.

Brebes memiliki keunikan yang tiada tara. Selain subur hasil buminya, kawasan yang terdiri dari kota pantai dan perbukitan ini juga menghasilkan semangat industri yang tinggi mulai dari industri berat seperti pengolahan pulp atau kertas hingga kerajinan tangan yang cukup mempesona. Misalnya produksi tambang, pengolahan makanan ringan dan hasil-hasil kerajinan tangan yang tidak ditemui di kawasan lain.

Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Luas wilayahnya 1.657,73 km², jumlah penduduknya sekitar 1.767.000 jiwa (2003). Ibukotanya adalah Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah.

Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas

Barat : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat)

Timur : Kabupaten Tegal, Kota Tegal

Kabupaten Brebes terletak di bagian barat Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Ibukota kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini “menyatu”.

Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang; sedang bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.

Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tesebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Ibukota kabupaten Brebes terletak sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang, atau 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur pantura, dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah di sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon, sehingga Brebes memiliki posisi yang cukup strategis. Selain itu, juga terdapat jalan provinsi sebagai jalur alternatif menuju ke kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan seperti Purwokerto, Kebumen, dan Yogyakarta.

Ada dua jalur rel kereta api dari arah Jakarta/Cirebon, yakni jalur menuju timur (Semarang) dan jalur menuju selatan (Purwokerto). Stasiun kereta api utama adalah Stasiun Brebes, disamping stasiun lainnya seperti: Tanjung, Kersana, Ketanggungan, Larangan, dan Bumiayu.

Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan.

Dalam Pola Perwilayahan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes termasuk Wilayah Pembangunan II dengan pusat di Tegal. Kabupaten Brebes sendiri dalam perwilayahan pembangunan dibagi menjadi 3 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:

1. SWP Ia, dengan pusat di Brebes, meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang dan Songgom. Sektor yang dapat dikembangkan adalah pertanian, khususnya sub sektor perikanan, sector perdagangan/jasa dan sektor pemerintahan.

2. SWP Ib, dengan pusat di Tanjung, meliputi Kecamatan Tanjung, Losari dan Bulakamba. Sektor yang dapat dikembangkan adalah sector perdagangan dan pertanian.

3. SWP II, dengan pusat di Ketanggungan, meliputi Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan dan Kersana. Sektor yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan antara lain meliputi sayur mayur, bawang merah dan lombok serta sektor pemerintahan.

4. SWP III, dengan pusat di Bumiayu, meliputi Kecamatan Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung dan Salem. Sektor yang dikembangkan adalah sektor pertanian, industri kecil, pariwisata dan perdagangan.

Perekonomian

Bawang Merah bagi Kabupaten Brebes merupakan trade mark mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar komoditi tersebut di tataran nasional. Namun di sektor pertanian sebagai sektor dominan, Kabupaten Brebes tidak hanya menghasilkan bawang merah. Berbagai komoditi lain yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan bagi para investor baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Brebes antara lain: kentang granula, cabe merah dan pisang raja.

Di luar sektor pertanian, Kabupaten Brebes juga mempunyai potensi hijauan makanan ternak yang melimpah dan tersebar hampir di setiap kecamatan. Kondisi itu menjadikan kabupaten ini berkembang berbagai usaha peternakan baik jenis ternak besar maupun kecil antara lain; ternak sapi, kerbau, domba, kelinci rex, ayam petelur, ayam potong dan itik. Telur hasil ternak itik diolah oleh masyarakat setempat menjadi produk telur asin yang popularitas atas kualitasnya sangat dikenal dan tidak diragukan. Banyak yang menyebut Brebes adalah Kota Telur Asin.

Sementara sebagai salah satu daerah yang terletak dalam wilayahpantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Brebes mempunyai 5 wilayah kecamatan yang cocok untuk mengembangkan produksi perikanan yakni Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari. Hasil produksi perikanan yang menonjol meliputi; bandeng, udang windu, kepiting, rajungan, teri nasi dan berbagai jenis ikan laut yang lain. Hasil produk perikanan ini oleh masyarakat setempat telah dikembangkan usaha pembuatan Bandeng Presto Duri Lunak dan Terasi.

Pariwisata

* Waduk Malahayu

* Waduk Penjalin

* Mata Air Sungai Pemali

* Pantai Randusanga

* Pemandian Air Panas Cipanas Bantarkawung

* Pemandian Air Panas Cipanas Kedungoleng

* Cagar Alam Telaga Ranjeng

Data lapangan

Kantor Humas

Kantor humas di Kabupaten Brebes diberi nama Kantor Informasi dan Kehumasan (KIK). Posisi KIK ini adalah kantor yang dikepalai oleh Kepala Kantor, eselon berada di bawah Dinas dan Badan. KIK inilah yang diberi tugas oleh Bupati untuk mensosialisasikan program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Brebes kepada masyarakat. Selain itu, KIK ini juga telah membentuk forum silaturahmi dengan para jurnalis di kehumasan dalam rangka mempublikasikan produk-produk unggulan yang ada di Brebes.

KIK ini bekerja dengan menyampaikan pers release mengenai data-data dan perkembangan yang ada di kabupaten Brebes. Di Brebes ada sekitar 60 wartawan, baik cetak maupun elektronik (radio dan televisi). Adapun laporan koran/media massa yang dikliping oleh KIK hanya 7 media, diantaranya Suara Merdeka, Kompas, Radar Tegal, Nirmala dan lain-lain.

Hingga kini, KIK belum memiliki data hasil verifikasi wartawan yang ada. Akibatnya, terkadang ada wartawan yang tidak jelas medianya (bodrek) tapi bisa keluar masuk di KIK yang ujung-ujungnya tidak mencari berita.

Relasi yang dibangun dengan wartawan yang ada memang sangat fleksibel. Tidak ada pola relasi yang baku dinatara KIK dan wartawan. Namun, sesuai dengan survey yang dilakukan AJI, ternyata KIK belum bisa berfungsi secara maksimal.

Dinas Pertanian (Sub Peternakan)

Pada periode Agustus 2003 hingga Februari 2004, ada 36 unggas yang mati yang ada di Pakujati Kecamatan Paguyangan, Brebes. Setelah dilakukan penelitian/dengan konfirmasi laboratorium ternyata positif karena virus flu burung (H5N1). Setelah Februari 2004 hingga kini Departemen Peternakan belum perbah lagi menemukan kasus serupa dengan hasil laboratorium positif ada serangan virus avians influenza.

Dinas peternakan sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani flu burung. Ada sembilan strategi yang telah ditetapkan hingga kini. Salah satunya adalah melalui bio security, baik personal maupun enimal. Bio security persoanal adalah dinas peternakan menyosialisasikan dengan masyarakat untuk membiasakan diri mencuci tangan setelah memegang/berkontak dengan unggas.

Selain itu, dinas peternakan juga melakukan vaksinasi terhadap unggas yang ada di daerah rawan flu burung. Data di dinas peternakan menunjukan selama tahun 2004 vaksinasi tersebut menghabiskan 2 juta dosis vaksin, pada 2005 menghabiskan 2 juta dosis vaksin, 2006 mengalami penurunan yakni 1,5 juta dosis vaksin, dan tahun 2007 hingga bulan Juli menghabiskan 5 ribu dosis vaksin.

Dalam menangani flu burung, dinas peternakan brebes juga ada delapan orang sebagai partisipacy deser searcing dan partisipasy desercing respon (PDS dan PDR).

Pembentukan delapan orang ini juga atas bantuan dari VAO. Gaji dan fasilitas yang diberikan pada delapan orang ini diantaranya: gaji Rp 100 ribu per bulan, motor megapro sebagai operasional, Hanphone, dan jaminan pengaman sosial. Delapan orang inilah yang bertugas untuk melakukan penyuluhan di desa-desa mengenai bahaya flu burung. Di Brebes sendiri sudah 96 persen desa yang ada sudah mendapatkan penyuluhan. VAO ini menginginkan adanya data mana daerah yang rawan flu burung dan mana yang tidak.

Selain itu, delapan orang tersebut juga menyebarkan poster dan pamflet-pamflet yang disertai dengan nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Warga bisa menghubungi nomer telpon tersebut jika ada yang sakit karena flu burung.

Relasi dengan wartawan

Selama ini, dinas peternakan adalah salah satu dinas yang sangat terbuka dengan wartawan. Wartawan yang ingin mengetahui data laporan mengenai adanya kasus flu burung maka bisa menghubungi DrH. Jhoni Murahman dengan nomor telp 08156911922, yang aktif selama 24 jam. Jhoni mengaku bahwa dirinya sangat suka bertemu dengan wartawan. Menurut dia, ada tugas dan fungsi dari masing-masing yang harus selalu dihormati. Dinas ini oleh wartawan mendapatkan pujian karena pola komunikasi bisa dijalankan secara maksimal.

Dinas kesehatan (Awaluddin)

Pada tahun 2004 ada satu kasus warga yang terkena virus HIV di Brebes. Warga tersebut adalah seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Karena dia berada di Brebes dengan sudah terkena virus HIV maka informasi tersebut sudah tersebar dimana-mana. Akibatnya orang tersebut merasa bersalah dan sangat malu dihadapan orang-orang lain.

Hingga kini, Dinas kesehatan Brebes mencatat belum ada lagi korban yang terkena HIV/AIDS. Namun, dinas kesehatan juga tidak hanya diam diri untuk mengantisipasi adanya penyakit HIV/AIDS. Langkah dan upaya yang sudah dilakukan diantaranya: pemeriksaan darah pada kelompok waria, yakni kelompok waria di Brebes, di Bumiayu, dan di Losari. Dinas kesehatan juga memeriksa darah para napi yang menghuni lembaga pemasyarakatan yang ada di Brebes.

Sebenarnya, dinas kesehatan juga menginginkan pemeriksaan darah terhadap para wanita tuna susila (WTS). Namun, karena tempat WTS tersebut tidak dilokalisasi maka sangat sulit untuk memeriksanya. Dinas kesehatan juga telah mengirim tenaga kesehatan untuk pelatihan klinik visiti. Anggaran APBD II 2007 untuk menangani penyakit HIV /AIDS sebesar Rp 10 juta.

Dinas kesehatan juga menangani persoalan kesehatan ibu dan anak. Hinga 2007 ini, sebanyak 24 ibu yang melahirkan masih menggunakan dukun sebagai untuk membantunya. Di Brebes sendiri kasus kematian ibu karena malahirkan selama

2005 ada 38 kasus, 2006 ada 53 kasus dan 2007 (hingga Juli) ini ada 23 kasus.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah tingginya angka kematin ubu tersebut diantaranya: kerjasama lintas sektoral untuk mengadakan pelatihan supaya ibu hamil, bersalin dengan aman. Diskusi remaja soal kesehatan reproduksi. Selain itu, Brebes juga akan menggratiskan biaya persalinan dengan tenaga kesehatan yang profesional, melalui akseskin. Mulai 2007, APBD Brebes akan menganggarkan pembelian satu motor ambulans di setiap desa.

Secara keseluruhan, anggaran yang ada di APBD untuk menangani kesehatan ibu dan anak sebesar Rp 600 juta.

Relasi dengan wartawan

Selama ini, Dinas Kesehatan merasa adanya kesenjangan komunikasi hingga persepsi antara para pejabat di dinas dengan para wartawan. Perbedaan ini disebabkan karena belum adanya ruang bertemu diantara keduanya untuk mempertemukan/menyamakan persepsi. Harus ada pembelajaran pengelola program penanggulangan penyakit dengan para jurnalis agar pengetahuanya bisa sama. Satu sisi para jurnalis menginginkan publikasi dan ekspos, tapi disisi lain dinas kesehatan juga harus merahasiakan identitas dari para penderita penyakit. Perlu adanya kemitraan diantara kedua pihak tersebut dengan fungsi yang berbeda.

Dinas kesehatan menginginkan adanya pertemuan rutin dengan para wartawan untuk menyampaikan data/informasi/kejadian-kejadian penting yang ada di Brebes.

Badan Koordinasi Kelaurga berencana daerah (BKKBD)

BKKBD mencatat, secara keseluruhan hanya ada 1,5 persen penduduk di Brebes yang menggunakan alat kontrasepsi secara langsung (kondom dan vasektomi). Tahun 2007 ini, BKKBD memiliki prpgram yang diberi nama tahun kebangkitan kontrasepsi pria. Karena selama ini lebih banyak ibu-ibu yang KB

Relasi dengan wartawan

Badan ini belum memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan wartawan, dan mengusulkan agar KIK memfasilitasi kepentingan Badan dengan wartawan.

PKBI

Selama ini jika ada kasus HIV/AIDS dan kesehatan ibu dan anak, PKBI sudah melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Program penanganan ini tidak hanya dilakukan oleh PKBI sendiri, tapi dilakukan secara lintas sektoral yang melibatkan beberapa kelompok, seperti Fatayat Nahdlatul Ulama. Selain itu, PKBI juga sudah menggelar beberapa forum komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang membicarakan soal-soal kesehatan reproduksi. Persoalannya, jika ada kasus lalu kemudian diekspose maka ada semacam ketakutan dari para pejabat pemerintah di kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan adanya bahasa yang berbeda antara jurnalis dan dinas yang ada.

Komite Penanggulangan Aids Daerah (KPAD)

Komite ini di ketuai oleh Sekda, yang beranggotakan dari lintas sector baik pemerintah daerah maupun unsur masyarakat. Selama ini KPAD lebih konsern ke Advokasi terhadap korban AIDS dan melibatkan kerja sama dengan semua pihak yang memiliki kompetensi masalah tersebut.

Wartawan / Media

selama ini wartawan suka jika bisa bertemu dengan dinas. Wartawan juga harus memegang kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi. Salah satunya, jika narasumber mengatakan bahwa suatu informasi/data itu tidak boleh dipublikasikan maka wartawan tersebut tidak boleh menulisnya/mempublikasikannya. Ibaratnya, kalau wartawan tersebut mematuhi kode etik jurnalistik maka ia tidak akan pernah mencuri sebuah informasi. Pemahaman ini dimaksudkan agar para pejabat pemerintah, dalam hal ini yang berfungsi sebagai nara sumber agar tidak usah takut / menghindari wartawan.

Wartawan akan lebih suka jika pejabat pemerintah tersebut terbuka dengan apa adanya terhadap wartawan. Seorang wartawan dituntut untuk menyajikan data/informasi yang baru. Untuk itu, seorang wartawan membutuhkan up date data/informasi setiap saat. Kalau pertemuan dilakukan secara rutin maka tidaklah tepat. kalau bisa, komunikasi antara wartawan dengan nara sumber haruslah tidak dibatasi dengan waktu. Baik pertemuan tersebut secara langsung maupun via telpon.

Wartawan memahami jika para kepala dinas di kabupaten Brebes memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Untuk itu, dalam kondisi tertentu jika kepala dinas tersebut tidak bisa diwawancarai maka harus ada wakil dari dinas yang bisa diwawancarai. Kalau tidak bisa maka KIK, sebagai lembaga yang bertugas mempublikasikan info, dituntut untuk bisa menjadi jembatan antara dinas tertentu dengan wartawan.

Wartawan selama ini mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi dari kalangan pemerintah. Hal ini, terkadang dikarenakan masih adanya persepsi bahwa kalau ada wartawan maka harus menyediakan uang untuk transpornya.

Untuk itu, KIK harus melakukan verifikasi mana wartawan yang jelas dan mana yang tidak. KIK jangan hanya menjadi corong buapti Indra kusuma yang akan maju dalam pilkada pada November 2007.

Data faktual

Data ini disajikan sebagai rekap dari hasil survey melalui penyebaran kuesener kepada 10 wartawan, sebagai catatan bahwa kuesener ini oleh responden tidak termasuk dinas peternakan. Artinya dinas peternakan dinilai paling bagus dalam menjaga dan menjalin komunikasi dengan wartawan.

II

Efektivitas Komunikasi

Analisa

Uraian data tersebut, baik hasil FGD maupun penyebaran kuesener, sebenarnya menggambarkan bahwa relasi media dengan pemerintah daerah belum terformulasikan secara baik. Ini bisa diindikasikan dari banyaknya penilaian yang kurang menggembirakan dari wartawan kepada Kantor Informasi dan Kehumasan (KIK). Informasi yang cukup dominan dan mendapatkan back up yang cukup baik dari media adalah persoalan flu burung, ini bisa terjadi karena hubungan yang terbangun Kasubdin peternakan dengan para wartawan selalu terbuka terhadap berbagai informasi yang diperlukan wartawan.

Dari indikasi ini bisa digambarkan kenapa program khususnya HIV/AIDS dan kesehatan ibu dan anak belum terkomunikasikan secara maksimal di Kabupaten Brebes?? Permasalahan utama yang menjadi masalah dalam penyebaran informasi selama ini antara lain:

1. Adanya persepsi yang berbeda-beda antara wartawan dengan pemerintah daerah, baik KIK maupun dinas-dinas terkait dalam memahami isu pokok HIV/AIDS dan kesehatan ibu dan anak. Meskipun jurnalis maupun pemerintah daerah memiliki perhatian yang cukup baik dalam ketiga isu tersebut. Akibatnya, informasi tidak tersajikan secara baik. KIK merasa sudah menjalankan fungsinya secara maksimal, namun wartawan merasa belum mendapatkan kemudahan dalam mengakses data.

2. Ketakutan dari Dinas Kesehatan, KIK dan instansi pemerintah lainnya selama ini adalah karena identitas media yang tidak jelas (bodrek), dan juga khawatir ada pemelintiran informasi. Kekhawatiran ini oleh wartawan di nilai tidak beralasan. Karena jurnalis memiliki kode etik, dimana jurnalis menghargai setiap permintaan narasumber atas dimuat/ tidaknya suatu informasi karena mempertimbangkan kemaslahatan tertentu. Akibat dari tidak tuntasnya masalah ini masing-masing pihak dalam tataran tertentu memiliki prasangka negatif. Para jurnalis menganggap tertutupnya informasi dari dinas dan infokom bahwa ada sesuatu yang tidak beres sehingga mereka tidak terbuka mengenai data-data dan info-info. Sementara pihak KIK maupun dinas memiliki prasagngka bahwa pendekatan kepada media/waratwan itu identik dengan amplop, memburu kasus, sehingga menyebabkan pemerintah daerah merasa perlu menjaga jarak.

3. bahwa tidak berjalannya komunikasi yang baik antara media dengan pemerintah daerah ini sebenarnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kantor Informasi dan Kehumasan (KIK) agar segera mengambil langkah-langkah inisiatif, sehingga bisa mendekatkan wartawan dengan sumber-sumber informasi/ narasumber dari pemerintah daerah.

Rekomendasi

  1. Hendaknya Pemerintah Daerah membuka akses informasi yang luas kepada para jurnalis melalui komunikasi yang bisa menjembatani berbagai hambatan, baik hambatan teknis maupun hambatan ketakutan-ketautan yang tidak berdasar
  2. Hendaknya KIK menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi dan publikasi bersama para jurnalis, agar informasi tentang penanggulangan flu burung, HIV/AIDS dan kesehatan ibu dan anak dapat disajikan menjadi berita yang berbobot, sehingga diharapkan masyarakat bisa memahami persoalan itu secara utuh. Dengan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan flu burung, HIV/AIDS dan kesehatan ibu dan anak maka masyarakat akan bisa terlibat secara aktif.
  3. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan lagi media sosialisasi penanggulangan flu burung, HIV/AIDS dan kesehatan ibu dan anak melalui media-media alternatif.
  4. Kerja –kerja kehumasan dari Subdin Peternakan perlu dikembangkan sebagai percontohan bagi dinas-dinas lain. Karena telah mampu mengembangkan pola komunikasi yang baik dengan wartawan.

Semarang, 14 Agustus 2007

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s