Kasus Dana BI, Ujian bagi KPK

WACANA
SUARA MERDEKA
23 Februari 2008
Kasus Dana BI, Ujian bagi KPK

  • Oleh Ali Anshori

PENGUSUTAN aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menggelinding. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mengusut kasus yang bisa dikategorikan paling besar di Tanah Air selama ini.

Pengusutan dana BI untuk menyuap sejumlah anggota legislatif itu berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan yang diketuai Anwar Nasution tersebut menemukan penggunaan dana Rp 127,7 miliar dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Indonesia (LP3I) —lembaga pendidikan milik BI— tanpa melalui mekanisme penerimaan serta pengeluaran resmi BI.

Dana Rp 31,5 miliar, di antaranya diduga mengalir ke Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004. Saat itu bank sentral berkepentingan agar anggota parlemen menyokong proses penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amendemen Undang-Undang (UU) 23/1999 tentang BI.

Sementara itu dana sekitar Rp 96,2 miliar lainnya diduga digunakan untuk membiayai bantuan hukum para bekas petinggi bank sentral yang terlilit kasus BLBI. Sebagian duit itu memang dibayarkan kepada sejumlah pengacara yang membela mereka. Tapi ada dugaan pula sebagian besar justru dipakai untuk menyuap para penegak hukum.

Dalam kasus yang diduga melanggar hukum dan berindikasi korupsi itu, KPK telah menetapkan Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI), Oey Hoey Tiong (Direktur Hukum BI), dan Rusli Simanjuntak (Kepala Biro Gubernur BI) sebagai tersangka.

Keputusan Bersama

Penetapan yang tiga orang tersebut agak ganjil, karena sesuai dengan UU BI 3/2004 disebutkan, segala keputusan bank sentral diambil bersama dengan Dewan Gubernur BI. Keputusan mengeluarkan uang untuk pelicin di DPR tersebut adalah keputusan bersama Dewan Gubernur.
Selain Burhanuddin, anggota Dewan Gubernur BI lainnya adalah Anwar Nasution, Aulia Pohan, R Maulana Ibrahim, Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjudin. Mereka semua ikut meneken dokumen persetujuan pengeluaran dana tersebut , yakni dalam rapat resmi yang dipimpin Burhanuddin pada 3 Juni 2003.

Banyak hasil analisis mempertanyakan, kenapa hanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang mengatakan, hal tersebut ada kaitannya dengan proses pemilihan Gubernur BI yang akan dimulai pada akhir Februari ini. Pengusutan aliran dana BI itu adalah untuk mengganjal Burhanuddin Abdullah agar tidak mencalonkan lagi menjadi Gubernur BI.
Masalah semakin rumit, karena salah satu anggota Dewan Gubernur BI itu adalah Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Banyak pihak khawatir KPK tidak akan berani menetapkan Aulia sebagai tersangka karena hubungan kekerabatan dengan Presiden SBY tersebut.

Keluar dari Beleggu

Kini apa pun yang terjadi, KPK di bawah pimpinan Antasari Azhar wajib hukumnya untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat sebagai pemberi maupun penerima dana BI.

KPK harus bisa keluar dari belenggu politik, sehingga lembaga tersebut berani menetapkan semua anggota DPR yang diduga menerima dana BI sebagai tersangka. Sesuai dengan standar hukum, yang menjadi tersangka adalah pemberi, penyalur, dan penerima aliran dana.

Badan Kehormatan DPR menyebut ada 16 anggota legislatif periode 1999-2004 yang diduga menerima duit dari BI tersebut. Sembilan di antaranya kini masih aktif di DPR. Hingga kini, KPK belum bisa menetapkan 16 orang wakil rakyat itu untuk menjadi tersangka.

Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan lembaganya hanya bisa memanggil seseorang berdasarkan alat-alat bukti dalam penyelidikan. Sejauh ini, KPK baru memanggil dua anggota DPR periode 1999-2004, yakni Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu. Pada pemanggilan terakhir, keduanya tidak datang dengan alasan sakit.

Barangkali ada juga pihak yang meragukan apakah KPK bisa dan berani membongkar skandal besar tersebut. Sebab, selain melibatkan pejabat tinggi, terutama Aulia Pohan, kasus tersebut juga menyeret beberapa anggota legislatif. Seperti kita tahu, para anggota DPR-lah yang memilih pengurus KPK.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa partai-partai politik (parpol) besar di DPR tentu akan melindungi para anggotanya yang terlibat penyuapan BI itu. Karena itu, kita semua harus terus ikut mengawal proses penuntasan kasus tersebut. Kita tunggu, apakah KPK akan berhenti hanya pada penetapan tiga tersangka dari anggota Dewan Gubernur BI.

Logikanya, kalau yang memberi suap (Burhanuddin dkk) sudah dijadikan tersangka, seharusnya si penerima suap harus dijadikan tersangka pula. Jelas yang menerima adalah sejumlah anggota DPR.

Pengusutan dana BI itu tampaknya menjadi ”pekerjaan rumah” (PR) besar bagi KPK di awal 2008 ini. Pengusutan aliran dana segar tersebut, merupakan peluang emas sekaligus tantangan serius bagi KPK. Komisi tersebut harus berani dan mampu membuktikan diri masih bertajir dan bergigi.

Publik harus dibuat terpengarah dengan aksi KPK dalam mengusut dan menangani semua jenis dan bentuk kasus korupsi. Bukankah sejak Antasari Azhar menjadi Ketua KPK banyak pihak yang meragukannya?

Antasari harus membuktikan bahwa dirinya adalah penegak hukum yang tidak memandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum, memperkaya diri dengan melanggar aturan dan merugikan negara, harus dijebloskan ke penjara. Selamat bekerja para penegak hukum; kami ikut mengawal proses pengusutan kasus dana BI tersebut.(68)

— Ali Anshori, Direktur Semesta Institute Semarang, mahasiswa Magister Ilmu Politik Undip, Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s